Pemerintah Kurangi Porsi Kepemilikan Asing

VIVAnews - Pemerintah berusaha mengurangi porsi kepemilikan utang asing di Indonesia. Pencegahan ini untuk meminimalkan terjadinya pembalikan modal asing secara mendadak (sudden reversal).
Porsi asing ini berbahaya jika terus meningkat, lalu terjadi krisis. Hal ini akan menimbulkan ketidakkestabilan perekonomian sehingga membuat perekonomian secara keseluruhan terganggu.
"Semua diversifikasi ini perlu untuk memperluas basis investor dan diharapkan bisa mengurangi dampak negatif penguasaan asing di Indonesia," kata Dirjen Pengelolaan Utang Rahmat Waluyanto di Hotel Mercure, Sabtu 20 November 2010.
Pemerintah, lanjut dia, saat ini berupaya mendiversifikasi penerbitan surat berharga negara (SBN) ke berbagai sektor. Salah satunya dengan mengembangkan pasar ritel.
Selain itu Ditjen Pengelolaan Utang juga berusaha menggaet institusi, pemerintah daerah, kementerian/lembaga yang memiliki keuangan lebih. Contohnya seperti Kementerian Agama dengan sukuk dana haji kemarin. "Kami terus berusaha mengurangi investor asing," katanya.
Cara ini ditempuh baik dengan cara mengembangkan potensi pasar dalam negeri baik untuk tradable atau nontradable.
Berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang besarnya porsi SBN asing mencapai Rp195 triliun atau sekitar 30 persen dari total utang Indonesia Rp1.650 triliun. Pemerintah mewaspada kepemilikan asing karena tingginya minat asing terhadap SBN Indonesia akibat kondisi pasar Indonesia yang terus membaik.