Mahfud MD: Capres Bicara Elektabilitas, Sesat

VIVAnews - Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD, menilai bahwa saat ini kepemimpinan nasional sudah dipahami dalam pengertian yang sangat sempit. Kepemimpinan seolah hanya terpaku pada masalah popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas sebagaimana yang marak digembar-gemborkan oleh sejumlah hasil survei.

"Kepemimpinan nasional seolah begitu sempit hanya pada tiga hal, yaitu popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas. Itu menurut saya sesat karena ketiga hal itu tidak melahirkan negarawan," ujar Mahfud dalam jumpa pers Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Indonesia di Jakarta, Selasa 22 Mei 2012.

Kualitas kenegarawanan seorang tokoh, menurut Mahfud, lebih ditentukan oleh tingkat moralitas dan integritas yang diakui atau dipercaya oleh masyarakat, tidak bisa diukur dengan sekadar dengan hasil survei pupularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas.

Oleh karena itu, Mahfud menghimbau agar media atau pers sebagai salah satu pilar demokrasi turut berperan dalam upaya memunculkan sosok negarawan dengan memberitakan sisi integritas maupun moralitas seorang tokoh, di samping informasi mengenai popularitas dan elektabilitas serta akseptabilitasnya.

"Tambahkan soal moralitas, integritas. Masyarakat nanti akan menilai dan dapat mengukur layak atau tidak untuk pemimpin nasional. Sebab pemimpin-pemimpin yang ditawarkan selama ini tak mempunyai dua ukuran itu: moralitas dan integritas," kata Mahfud.

Menurut Mahfud, sosok negarawan di tanah air perlu mendapat mendapat tempat yang layak dalam perpolitikan nasional agar menjadi perhatian semua kalangan masyarakat. Mahfud menyebutkan bahwa Indonesia pernah punya tokoh negarawan besar seperti Soekarno, Hamka, M Nasir, dan Wahid Hasyim, yang lebih senantiasa mendahulukan kepentingan negara dan bangsa ketimbang kepentingan pribadi atau yang bersifat jangka pendek.

"Kita dulu punya banyak negarawan, tapi sekarang hilang dalam percaturan," kata Mahfud. "Sekarang susah mencari negarawan karena politik tidak beranjak dari politik praktis tingkat rendah."

Oleh karena itu, menurut Mahfud, sistem politik di Indonesia mesti diperbaiki. "Menurut saya sistem politik yang dibangun telah salah. Saat Reformasi, kita buru-buru memberi kebebasan tanpa rambu-rambu, tidak memberi ukuran kualitatif terhadap calon politikus. Kalau mau beri kesempatan calon negarawan muncul di banyak tempat, kita harus bicara juga mengenai sistem politik. Itu perlu kita bicarakan ulang," kata Mahfud. (adi)