Capres Golkar, Konvensi atau Survei

VIVAnews - Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, Hajriyanto Tohari, menyatakan mekanisme survei untuk penentuan bakal calon Presiden yang hendak diusung Golkar harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Menurut Hajriyanto, Golkar belum memutuskan survei tersebut dilakukan oleh lembaga dengan kriteria seperti apa.

"Dalam berbagai kesempatan Pak Ical (Aburizal Bakrie, Ketua Umum Golkar) menyatakan bahwa capres Partai Golkar akan ditentukan antara lain melalui mekanisme survei. Tapi terus terang sampai hari ini, itu belum dirumuskan dan diputuskan mekanisme survei yang seperti apa," ujar Hajriyanto di Gedung Parlemen, Jakarta, Senin 16 April 2012.

Padahal, kriteria survei dan lembaga survei tersebut amat penting untuk dijadikan dasar pertimbangan mengenai ketokohan seseorang yang akan diusung oleh partai sebagai capres mendatang. Oleh karena itu, menurut Hajriyanto, hasil survei mengenai elektabilitas Ical yang sudah ada belum bisa menjadi alat penentu tokoh yang bakal diusung oleh partai sebagai capres.

"Itu survei sekarang, baik di luar maupun katanya di intern, itu belum bisa dijadikan sebagai kriteria penentu capres Golkar," katanya. Sebab, menurut Hajriyanto, survei untuk dasar penentuan capres dari partainya itu pun mestinya tidak hanya dilakukan satu lembaga saja.

Survei atau Konvensi

Hajriyanto mendukung gagasan penentuan capres berdasarkan hasil survei ini daripada melalui konvensi, karena ukuran popularitas dapat dilihat lebih jelas. "Saya rasa daripada gagasan konvensi, lebih baik mekanisme survei krn bisa menjadi ukuran popularitas," kata Hajriyanto.

Oleh karena itu, menurut Hadriyanto, kini partai tinggal membuat keputusan saja rumusan survei dan kriteria lembaga survei untuk menentukan capres tersebut.

"Ya survei yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis dan metodologis, karena menggambarkan elektabilitasnya seperti apa. Maka dari itu harus survei kredibel ilmiah dan oleh lembaga yang bereputasi tinggi dan tak menggantungkan pada satu lembaga tapi beberapa lembaga. Ada second opinion dan bench mark dan diambil rata-rata taruhlah tiga atau empat," kata Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat itu.