Pelauw Butuh Rekonsiliasi dan Logistik

AMBON, KOMPAS - Konflik antarkelompok warga di Pelauw, Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku, 10 Februari lalu, hingga kini masih menyisakan masalah. Ribuan pengungsi mengeluhkan minimnya perhatian pemerintah terkait upaya rekonsiliasi dan pemenuhan kebutuhan pokok.

Keluhan itu diungkapkan pengungsi, Ali Basri Salampessy dan Amir Salampessy, saat bertemu Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman di Desa Rohomoni, Haruku, Rabu (29/2). Hadir dalam pertemuan itu Wakil Gubernur Maluku Said Assagaf dan Wakil Bupati Maluku Tengah Imanuel Seipalla.

Rohomoni berjarak 8 kilometer dari Pelauw. Tercatat 1.126 warga Pelauw yang mengungsi di desa itu pascakonflik yang menewaskan enam orang dan mengakibatkan 402 rumah rusak.

Mereka mengungsi di rumah- rumah warga Rohomoni. Sebagian terpaksa tidur di teras rumah karena terbatasnya ruang di dalam rumah.

Menurut Ali Basri Salampessy, tidak adanya perhatian pemerintah itu terlihat dari minimnya bantuan. Bantuan bahan-bahan kebutuhan pokok dari pemerintah hanya diberikan sekali, dan hanya cukup memenuhi kebutuhan para pengungsi untuk tiga hari. ”Selanjutnya, pengungsi harus bergantung pada bantuan warga Rohomoni dan sumbangan dari masyarakat luar,” ungkap Ali.

Selain itu, tidak ada bantuan seragam sekolah dan buku pelajaran bagi 100 anak pengungsi. Padahal seragam dan buku-buku terbakar bersamaan dengan terbakarnya rumah mereka. Mereka belum dapat kembali ke sekolah mereka di Pelauw, dan terpaksa menumpang belajar pada sekolah di Rohomoni.

Anak-anak tersebut belum bisa kembali sekolah di Pelauw karena orangtuanya pun belum bisa kembali ke Pelauw. Selain karena rumah sudah hancur terbakar, juga karena belum ada upaya rekonsiliasi kedua kelompok yang bertikai di Pelauw.

Ketua DPD Irman Gusman mendesak pemerintah untuk serius dalam mencari solusi atas permasalahan di antara masyarakat Pelauw, termasuk membantu ribuan pengungsi Pelauw. Dia juga berharap tokoh agama dan tetua adat di Pelauw berperan aktif untuk mendamaikan kedua kelompok yang bertikai.

Wakil Gubernur Maluku Said Assagaf pun mendesak Bupati Maluku Tengah Abdullah Tuasikal dan Wakil Bupati Maluku Tengah Imanuel Seipalla segera mempertemukan kedua kelompok yang bertikai di Pelauw. Dia kecewa upaya rekonsiliasi itu tidak segera dilakukan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah.

Sementara itu, Imanuel Seipalla mengatakan, pihaknya masih belum sempat mempertemukan kedua kelompok di Pelauw mengingat amarah warga masih belum reda. ”Sekarang kami masih pendekatan ke kedua kelompok di Pelauw,” ujarnya. (APA)