Demokrat: PKS Membangkang, Menkominfo Sebaiknya Diganti

Jakarta Partai Demokrat menyarankan agar Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menarik Menteri Komunikasi dan Informatika Tifatul Sembiring dari Kabinet Indonesia Bersatu Jilid II. Alasannya sebagai corong pemerintah, Tifatul berada dalam posisi dilematis lantaran partainya punya sikap berbeda.

"PKS lebih baik memperjelas posisi. Sebaiknya Menkominfo diganti karena itu corong pemerintah. Apakah Tifatul mampu menyuarakan kebijakan-kebijakan pemerintah jika bertentangan dengan partai. Ini dilematis bagi kader," kata Andi Nurpati di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (31/3/2012) malam.

Andi menegaskan kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) merupakan keputusan tepat untuk menyelamatkan postur anggaran negara. Pasalnya bila pemerintah tidak menaikan harga, maka beban subsidi untuk harga BBM akan terus membengkak mengikuti naiknya harga minyak mentah dunia.

"Kita pertanyakan partai penolak itu tidak pro-rakyat. Keinginan pemerintah adalah karena menyesuaikan dengan minyak dunia sekaligus mengalihkan subsidi melalui BLSM termasuk bantuan pendidikan," jelasnya.

Keputusan PKS menolak kenaikan harga BBM dalam rapat paripurna di DPR kemarin, sebut Andi telah mencederai etika koalisi yang harus mendukung kebijakan pemerintahan. "Mestinya akan lebih gentle kalau menarik menterinya dari pemerintah. Akhlak politik PKS akan menjadi baik kalau menolak sekalgus menarik menteri-menterinya dari pemerintah," tegas dia.