Perempuan Penanggung Paling Berat Kenaikan BBM

YOGYAKARTA, KOMPAS.com - Walau harga Bahan Bakar Minyak diputuskan tidak akan naik dalam waktu dekat, namun Jaringan Perempuan Yogyakarta (JPY) tetap menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM di kemudian hari, dan menuntut pemerintah melindungi kehidupan rakyat termasuk perempuan, anak-anak dan lansia untuk bisa hidup secara layak dan bermartabat.

"Menaikan harga BBM menunjukkan sikap pemerintah melakukan pembiaran rakyat hidup di bawah standar kelayakan. Hal itu menjadi bukti paling telanjang bagian dari kegagalan negara menjamin pemenuhan hak warganya," kata aktivis perempuan Rani Pribadi, saat membacakan Petisi Perempuan Menolak Kenaikan Harga BBM dalam sebuah diskusi di pusat studi kependudukan dan kebijakan (PSKK) UGM, Jumat (30/3/2012).

Rani menambahkan, perempuan merupakan kelompok yang paling merasakan dampak dari kenaikan harga BBM. Karena kaum perempuanlah yang lebih banyak mengatur kebutuhan rumah tangga di tengah harga kebutuhan pokok merangkak naik dan daya beli yang menurun.

"Perempuan, anak dan lansia adalah kelompok yang menanggung dampak terberat dari kebijakan itu," katanya.

Selain itu, kata Rani kondisi distribusi relasi kuasa sosial yang timpang gender, akan menempatkan perempuan sebagai pihak yang mendapatkan tekanan psikis paling berat akibat kenaikan harga BBM. " Diakui atau tidak, perempuan akan mendapatkan tekanan psikis paling berat, kalau suami stres, pelampiasannya ke perempuan . Padahal perempuan sudah stres sendiri akibat kenaikan BBM ini," imbuhnya.

Dalam tiga petisi yang dibacakan JPY tersebut, disebutkan pertama, kenaikan harga BBM akan berdampak menurunnya daya beli dan kualitas hidup, menurunnya kapasitas untuk pemenuhan kebutuhan spesifik seperti kesehatan reproduksi dan hak anak untuk belajar dan bermain hingga meningkatkan risiko kekerasan dalam berbagai bentuk sebagai dampak lanjutan dari peningkatan beban hidup.

Kedua, Persoalan kenaikan harga BBM akan memicu meningkatnya persoalan yang lebih luas bagi persoalan ekonomi maupun sosial politik yang lain. "Lebih daripada sekedar meningkatnya biaya bahan bakar, kenaikan BBM juga telah memicu kenaikan harga bahan baku, bahkan sebelum kenaikan ini ditetapkan," katanya.

Dan yang ketiga, mengusulkan adanya penghapusan pos-pos anggaran APBN yang berujung pada pemborosan.