ESDM Widjajono Partowidagdo untuk mencampur premium dengan pertamax. Pasalnya, kebijakan ini hanya akan mencampuradukkan kebijakan BBM subsidi dan nonsubsidi.
"Sekarang permasalahannya di harga. Pemerintah harus siap betul bagaimana menjaga supaya masyarakat itu tidak membingungkan antara subsidi dengan nonsubsidi. Kalau ron 90 (campuran premium dan pertamax) dianggap kategori nonsubsidi itu bebas, sehingga masyarakat dapat pilihan. Disparitas BBM subsidi dengan nonsubsidi dijembatani," ungkap Anggota Komisi VII Satya W Yudha kepada wartawan di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Menurut anggota dari Fraksi Golkar ini, dalam program konversi minyak dari BBM ke BBG, pemerintah mutlak memerlukan infrastruktur. Hal ini dikarenakan jika tidak ada hal tersebut, pengguna akan bingung siapa yang berhak dan tidak berhak menggunakan BBM subsidi sehingga diperlukan lagi regulasi baru.
"Yang sekarang sudah diputuskan DPR adalah subsidi full 40 juta kiloliter (kl). Katanya akan di breakdown lagi oleh pemerintah, misal lima sampai enam juta jadi campuran, tapi siapa yang berhak. Kalau dibebaskan yang kita khawatirkan pemakai pertamax yang sudah betul-betul akan lari kesini sehingga volumenya jadi tidak terjaga," lanjut dia.
Pemerintah, menurutnya, justru harus fokus menyelesaikan masyarakat yang mulai bermigrasi dari pertamax ke nonsubsisi karena tingginya disparitas harga. "Ini yang belum disiapkan pemerintah. Pembatasan enggak jadi, ini yang kita minta hidupkan kembali metode untuk atur volume," tandas dia.
sumber :ESDM Widjajono Partowidagdo untuk mencampur premium dengan pertamax. Pasalnya, kebijakan ini hanya akan mencampuradukkan kebijakan BBM subsidi dan nonsubsidi.
"Sekarang permasalahannya di harga. Pemerintah harus siap betul bagaimana menjaga supaya masyarakat itu tidak membingungkan antara subsidi dengan nonsubsidi. Kalau ron 90 (campuran premium dan pertamax) dianggap kategori nonsubsidi itu bebas, sehingga masyarakat dapat pilihan. Disparitas BBM subsidi dengan nonsubsidi dijembatani," ungkap Anggota Komisi VII Satya W Yudha kepada wartawan di Hotel Atlet Century, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Menurut anggota dari Fraksi Golkar ini, dalam program konversi minyak dari BBM ke BBG, pemerintah mutlak memerlukan infrastruktur. Hal ini dikarenakan jika tidak ada hal tersebut, pengguna akan bingung siapa yang berhak dan tidak berhak menggunakan BBM subsidi sehingga diperlukan lagi regulasi baru.
"Yang sekarang sudah diputuskan DPR adalah subsidi full 40 juta kiloliter (kl). Katanya akan di breakdown lagi oleh pemerintah, misal lima sampai enam juta jadi campuran, tapi siapa yang berhak. Kalau dibebaskan yang kita khawatirkan pemakai pertamax yang sudah betul-betul akan lari kesini sehingga volumenya jadi tidak terjaga," lanjut dia.
Pemerintah, menurutnya, justru harus fokus menyelesaikan masyarakat yang mulai bermigrasi dari pertamax ke nonsubsisi karena tingginya disparitas harga. "Ini yang belum disiapkan pemerintah. Pembatasan enggak jadi, ini yang kita minta hidupkan kembali metode untuk atur volume," tandas dia.
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar