Kembali Tolak Pembatasan BBM, Apa Usul PDI-P

VIVAnews - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, Dolfie OFP menilai, rencana pemerintah membatasi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi tidak tepat karena persiapannya hingga saat ini dinilai masih kurang.

PT Pertamina (Persero), menurut dia, dianggap membutuhkan waktu minimal tiga bulan untuk mempersiapkan program pembatasan itu. Adapun pengelola stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) membutuhkan waktu lebih lama lagi, yaitu enam bulan.

"Paling tidak kita butuh waktu enam bulan. Kalau enam bulan, sebentar lagi APBN mau selesai, dan kita sudah mengetok APBN 2013. Lalu program apa yang mau dijalankan?" Dolfie mempertanyakan di Gedung DPR, Jakarta, Senin 23 April 2012.

Dolfie--yang partainya dulu keras menolak kenaikan harga BBM bersubsidi--menilai pemerintah sebetulnya memiliki pilihan kebijakan lain dalam mengurangi konsumsi BBM. Menurut dia, pemerintah bisa mulai menggalakkan program konversi penggunaan BBM ke bahan bakar gas (BBG).

Dukungan lembaga legislatif untuk program tersebut, kata dia, sudah diberikan dengan mengalokasikan anggaran konversi BBM hingga Rp2 triliun. "Kenapa tidak disosialisasikan ke masyarakat?" dia lagi-lagi mempertanyakan.

Langkah lain yang bisa ditempuh pemerintah untuk mengatasi pembengkakan konsumsi BBM, dia berpendapat adalah dengan mengawasi lebih ketat praktik penyelundupan BBM.

"Di situ pemerintah harus lebih aktif melakukan pengawasan. Apabila tidak dilakukan pengawasan, penyelundupan akan marak. Pemerintah tahu penyelundupnya. Kenapa tidak itu yang dibereskan? Apakah aparat kita tidak mampu lagi?" tanya Dolfi memprotes, berapi-api. (kd)