Setgab tak Undang PKS Rapat RUU Pemilu Malam Tadi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tanda-tanda Partai Keadilan Sejahtera (PKS) "dibuang" dari Setgab parpol koalisi semakin nyata. Sebab, pimpinan fraksi dan petinggi DPP parpol koalisi menggelar rapat lobi-lobi empat isu krusial Rancangan Undang-undang (RUU) Pemilu di kediaman Sekretaris Setgab sekaligus Menteri Koperasi dan UKM asal Demokrat, Syarief Hasan, pada Selasa (10/4/2012) malam tadi, tanpa mengundang PKS.

Mereka yang tampak hadir di pertemuan itu, di antaranya Ketua Fraksi Demokrat (non aktif) Jafar Hafsah, Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustofa, Ketua Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy, Ketua Fraksi PPP Hasrul Azwar, dan Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar.

"PKS ngapain dibahas, bukan tingkat kami lah itu. Ngapain itu dibahas," kata Syarif.

Menurut Syarief, anggota Setgab yang mengikuti pertemuan ini adalah parpol yang memiliki kesepahaman mengenai empat isu krusial RUU Pemilu yang akan ditetapkan dalam Rapat Paripurna pada Rabu (11/4/2012) hari ini. Keempat isu krusial itu, yakni sistem pemilu (penetapan calon terpilih), nilai ambang batas parlemen atau Parliamentary Threshold (PT), daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi, dan konversi suara menjadi kursi.

"Kelihatannya yang hadir sepakat besok (hari ini). Rancangan Undang-undang Pemilu harus, kalau bisa dimusyawarahkan, tidak voting, kalau bisa semangatnya itu. Dan empat krusial poin itu sudah dibicarakan bersama, semangatnya akan dibangun kebersamaan," papar Syrief seusai pertemuan.

Bagi Syarief, PKS sudah tak layak diperdebatkan lagi dalam Setgab. Kini, keberadaan PKS itu telah menjadi kewenangan langsung dari Ketua Setgab, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Saya tidak tahu soa PKS, saya tidak ikuti lagi. Saya tidak ikuti kali ini, karena dia (PKS) kan memilih (sistem Pemilu) tertutup. Kalau sekarang semua memilih terbuka kalau tadi," jelasnya.

Ia menjelaskan, dari pertemuan itu, lima parpol anggota Setgab tanpa PKS, belum menemui kata sepakat mengenai besaran PT. PKB dan PPP tetap menginginkan besaran PT sebanyak 3,5 persen, Golkar 4 persen, Demokrat antara 3,5 dan 4 persen

Namun, ia memprediksi satu isu krusial tersebut bisa diselesaikan tanpa dilakukan pemungutan suara (voting) dalam Rapat Paripurna. "Golkar masih 4 persen. Malam ini (tadi) mau dikonsultasikan. Mudah-mudahan besok (hari ini) sudah selesai. Poin-poin lain sudah selesai, tinggal PT saja," jelasnya.

Ketua Fraksi PAN, Tjatur Sapto Edy, mengaku tidak tahu jika PKS tidak diundang dalam rapat Setbag ini. Ia turut kecewa dengan tidak diundangnya PKS. Sebab, materi yang dibahas di pertemuan ini bukan persoalan kebijakan pemerintah.

Ia enggan berspekulasi alasan tidak diundangnya PKS karena berbelot saat kewenangan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) ditetapkan pada Rapat Paripurna dua pekan lalu. "Yah seharusnya diundang saja. Ini kan urusan Undang-undang Pemilu, bukan soal kebijakan pemerintahan, tapi ini adalah konsolidasi demokrasi nasional interest kita. Saya harap semua diundang," ujar Tjatur.

Sebelumnya, Ketua Pansus RUU Pemillu, Arif Wibowo, memastikan peta atau sikap sembilan fraksi akan berubah lagi pada saat digelar Rapat Paripurna, hari ini. Sebab, petinggi-petinggi parpol akan melakukan "pergerakan senyap" untuk lobi-lobi mencari dukungan atas empat isu krusial yang diinginkan parpolnya.

Hal ini dimungkinkan mengingat empat isu krusial yang akan masuk ke UU Pemilu itu akan menentukan kelanjutan nasib parpol di Pemilu 2014. "Di Rapat Paripurna besok, sikap fraksi-fraksi masih bisa berubah lagi. Kan sekarang (malam tadi) ini para Gatot kaca masih pada terbang di angkasa," kata Arif seusai memimpin Rapat Pansus di DPR malam tadi. (Abdul Qodir)