Bertempat di ruang rapat Komisi III DPRD Bungo, Jumat (9/9/2011) siang, semua UPTD diminta memaparkan persoalan pendidikan yang terjadi terakhir ini.
Sesuai hasil hearing, mayoritas kepala UPTD menyangkal, bahwa lemahnya pendidikan di dusun-dusun akibat lemahnya pengawasan yang mereka lakukan. Mereka berdalih, lebih diakibatkan kurangnya tenaga pendidikan yang ditempatkan di daerah terpencil.
Zainuddin, Kepala UPTD Limbur Lubuk Mengkuang mengatakan, satu di antara penyebab lemahnya pendidikan di Limbur selama ini karena kurangnya tenaga pendidik.
Ironisnya lagi, Zainuddin mengungkapkan, banyak sekali guru yang baru diangkat di Limbur, tetapi secara mengejutkan dipindahkan ke daerah yang lain. Bahkan guru tersebut dipindahkan ke kota yang mayoritas kelebihan guru.
Ia juga memaparkan, kondisi yang terjadi saat ini, terdapat satu sekolah yang muridnya mencapai 200 orang, hanya memiliki dua orang guru kelas.
Ada juga sekolah yang tidak memiliki guru sama sekali. Sekolah tersebut adalah SD 139 Limbur yang memiliki murid 80 orang, sekolah itu hanya memiliki kepala sekolah saja.
"Banyak guru yang baru diangkat sudah di SPT (pindah, red) kan. Ada 18 orang guru sudah di SPT kan, padahal mereka baru diangkat," ungkap Zainuddin.
Kondisi yang sama juga diungkapkan Syofyan, Kepala UPTD Kecamatan Pelepat. Katanya, di wilyah kerjanya terdapat guru yang baru diangkat, tanpa sepengetahuan dan tembusan ke UPTD, dipindahkan melalui SPT. Kondisi ini katanya, menjadikan daerah tersebut kekurangan guru.
"Yang terjadi Pak, guru yang baru ditugaskan di-SPT kan ke Bungo, itupun lewat langit ndak ada tembusan ke UPTD," ungkap Sofyan kepada ketua Komisi III DPRD Bungo, Halilintar dan anggota komisi III yang hadir.
Dewan pada kesempatan itu, selain menyoroti persoalan yang terjadi di Limbur, juga mengungkapkan sejumlah persoalan pendidikan yang terjadi di seluruh wilayah.
Namun dari banyak kecamatan, pendidikan di Kecamatan Limbur dan Pelepat menjadi sorotan utama. Dihadapan UPTD, komisi III berjanji, kalau nantinya ada kepala sekolah yang main‑main, termasuk dengan dana BOS, komisi III akan merekomendasikan kepala sekolah tersebut untuk dipecat.
"Kalau ada yang main dengan BOS nanti pak Ketua, kito rekomendasikan dipecat," ucap Taqi Marwah, anggota Komisi III DPRD Bungo, yang mengaku kesal dengan ulah para kepala sekolah.
Sementara pihak Dinas Pendidikan dalam hal ini berjanji, akan melakukan pemerataan guru. Bahkan menjanjikan biaya pindah untuk daerah yang jauh.
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar