Dukung Provinsi Kapuas Raya , 160 Kades Dipastikan Hadir

TRIBUNNEWS.COM,SINTANG - Sedikitnya 160 orang kepala desa yang tergabung dalam organisasi forum kepala desa (FKD) Kalimantan Barat dipastikan hadir dalam pertemuan di Kabupaten Sintang menindaklanjuti dukungan terhadap rencana pemekaran Provinsi Kapuas Raya.

Kepala Desa Baning Kota Sintang Dedy Kayong, sebagai tuan rumah kegiatan pertemuan ketika dikonfirmasi, Minggu (6/11/2011) mengatakan. awalnya pertemuan tersebut akan dilaksanakan pada 9 November 2011 ini, namun karena beberapa kendala teknis maka diundur menjadi 3 Desember 2011 mendatang.

"Ada beberapa kendala teknis, namun sudah bisa kita pastikan akan dilaksanakan pada (3/12/2011) tersebut. 160 kepala desa yang berasal dari delapan kabupaten sudah memastikan diri hadir, masing-masing kabupaten mengutus 20 orang kepala desa. Meliputi kabupaten yang masuk wilayah PKR ditambah Kabupaten Sambas, Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya," katanya.

Terkait apa yang akan dibicarakan dalam pertemuan tersebut menurutnya, lebih terfokus pada keprihatinan kepala desa pada masalah perbatasan di Kalbar yang terus bergejolak akhir-akhir ini serta dukungan terhadap pemekaran Provinsi Kapuas Raya sebagai solusi tunggal memberikan perhatian lebih pada wilayah perbatasan.

"Ini merupakan tindak lanjut audiensi kita di komisi II DPR RI belum lama ini, setelah pertemuan ini nanti kita akan kembali menemui Mendagri dan komisi II agar pembentukan PKR dipercepat karena jelas luasnya wilayah Provinsi Kalbar selama ini menjadi penyebab utama tidak terurusnya masalah perbatasan kita," katanya.

Sebagai kepala desa yang besentuhan langsung dengan masyarakat, Dedy Kayung mengatakan selama ini dirinya dan para kepala desa lain terlalu banyak mendapat keluhan dari masyarakat khususnya terkait infrastruktur jalan yang buruk. Terlebih menuju wilayah perbatasan, untuk itu pemekaran PKR menjadi solusi kunci agar perbatasan tidak lagi terabaikan dalam hal pembangunan.

"Kita tidak akan merasa takut jika Gubernur tidak mendukung dengan apa yang kita para kepala desa lakukan tersebut. Karena jelas pada hakikatnya Provinsi Kapuas Raya (PKR) adalah kebutuhan masyarakat bukan kepentingan elite, dan itu juga yang harus dipahami oleh Gubernur Kalbar, " tandasnya.

Dirinya dan kepala desa lain di Kalbar berharap, PKR sudah memiliki pelaksana tugas (Plt) Gubernur sebelum pemilihan gubernur 2012 mendatang. Sehingga keberadaan PKR diharapkan tidak menjadi isu jualan politik semata, melainkan sudah menjadi cita-cita nyata masyarakat timur Kalbar.

Bupati Sintang Milton Crosby ketika dikonfirmasi terpisah mengatakan, pertemuan yang akan digelar oleh para kepala desa tersebut tanpa intervensi dirinya sebagai koordinator pemekaran PKR. Apa yang dilakukan para kepala desa tersebut murni inisiatif para kepala desa itu sendiri.