Jakarta - DPR akan segera merealisasikan sistem absen finger print (sidik jari). Anggaran dari realisasi itu bergulir pada kisaran angka Rp 4 miliar. Hal itu dianggap kurang realistis dan bisa jadi bumerang buat DPR.
"Realistis sajalah untuk anggaran. Jangan sampai setiap kali melakukan segala sesuatu, DPR selalu menjadi olok-olok masyarakat," kata koordinator Masyarakat Transparansi Indonesia, Jamil Mubarok kepada detikcom, Jumat (25/11/11) malam.
Jamil menambahkan ini untuk ke sekian kalinya setelah anggaran internet yang bermiliar-miliar. Selain itu, kebutuhan DPR harus disesuailan dengan niai-nilai efisiensi dan efektivitas.
"Jadi, pemborosan dan yang lain itu harus dihindari," tambahnya.
Menurut Jamil, semangat dari realisasi itu mungkin benar, tetapi harus dibarengi dengan proses yang baik. Oleh karena itu, masyarakat pantas mengetahui penyelenggaraan tersebut.
"Akuntabilitas dari penyelenggaraan itu harus dipublikasikan," tutur dia.
Sebelumnya diberitakan Setjen DPR RI memulai proses pengadaan finger print DPR. Keputusan membeli peralatan finger print DPR memang disetujui rapat pimpinan DPR beberapa waktu lalu. Tujuannya untuk mengawasi absensi anggota DPR.
Namun, anggaran tersebut menurut Ketua DPR, Marzuki Alie, terlalu besar. Seharusnya anggarannya tak sebesar itu.
"Menurut saya, itu seharusnya tak lebih dari Rp 200 juta. Akhirnya saya punya kenalan dan minta untuk datang ke Sekjen DPR supaya jangan sempat terbeli terlalu mahal. Masa Rp 4 miliar lebih, kan gila," keluh Marzuki, sebelumnya.
sumber : detiknews.com/read/2011/11/26/070217/1776091/10/?992204topnews
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar