TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat Ekonomi Politik, Ichsanuddin Noorsy mengungkap perombakan kabinet oleh Presiden SBY dari perspektif lain. Pertama, apakah perombakan kabinet dalam rangka mengantisipasi krisis ekonomi Uni Eropa dan melambatnya perekonomian dunia serta menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi nasional. Kedua, dalam lingkup koalisi. Ketiga, dalam kepentingan SBY sendiri yakni efektivitas kebijakan sehingga kabinet berakhir sampai dengan masa jabatan.
"Krisis Uni Eropa dan melambatnya perekonomian dunia akan berlanjut hingga 2012. Dampaknya di Indonesia akan terasa pada semester I 2012. RRC sendiri sudah merasakan dampak itu sehingga pertumbuhan ekonominya di kuartal II menjadi 9,8 persen, menurun 0,4 persen. Ekspor Indonesia ke UE sebesar 11 persen dan ke AS mencapai 9 persen," kata Noorsy, Rabu (19/10/2011).
Sementara, impor dari UE sebesar 7 persen dan dari AS sebanyak 6 persen. Angka relatif ini cukup signifikan, terutama karena di bulan September saja cadangan devisa Indonesia terkuras 10,1 miliar dolar AS menjadi 114,5 miliar dolar AS. Dalam bahasa yang lain, lanjutnya, pasar alternatif ekspor dan ketergantungan pada bahan baku (39 persen dari total impor), barang konsumsi (36 persen dari total impor) serta barang modal lainnya harus segera diatasi demi menjaga kesinambungan aktivitas perekonomian nasional.
"Dilihat dari orang-orang yang dipilih, seperti Gita Wiryawan, Jero Wacik, dan Mari Elka Pangestu, maka seperti dugaan sejak awal, perombakan kabinet akan sia-sia jika dimaksudkan untuk menegakkan ekonomi konstitusi dan bangkitnya harkat martabat bangsa. Mereka adalah orang-orang yang memegang teguh paradigma perdagangan bebas yang dalam tahun 2008-2011 sudah dibuktikan ambruk oleh Paul Krugman dan krisis ekonomi yang sedang melanda," urai Noorsy.
Dalam bahasa sederhana, Noorsy menegaskan, tim ekonomi hasil perombakan kabinet 20 Oktober 2011 pada hakikatnya tidak membawa perbaikan dan harapan.
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar