DPRD: RAPBD Jatim Makin Jauh dari Pro Rakyat

TRIBUNNEWS.COM, SURABAYA - Visi pembangunan prorakyat yang digelorakan Gubernur Jatim Soekarwo mulai dipertanyakan. Visi itu dinilai masih jauh dari kenyataan. Indikasinya, terlihat dari Rancangan Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (RAPBD) untuk 2012, yang ternyata masih membagi anggaran belanja untuk pegawai lebih besar dibanding untuk pembangunan.

“Ironi memang. Pendapatan naik signifikan, tapi proporsi untuk belanja (pembangunan) tak mengalami kenaikan signifikan dibanding 2011,” kata Ahmad Jabir, anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Jumat (14/10/2011).

Pendapatan 2012 mencapai Rp 11,8 triliun. Jumlah ini meningkat 10 persen lebih dibanding pendapatan 2011 Rp 10,6 triliun. Dari total 11,8 triliun, direncanakan untuk belanja tak langsung (belanja rutin/pegawai) Rp 6,015 triliun (50,63 persen), sedang belanja langsung (pembangunan) Rp 5,866 trilun (49,37).

Tim anggaran pemprov berargumen, besarnya anggaran tidak langsung (pegawai) itu karena anggaran dana hibah dan bantuan sosial (bansos) masuk di dalamnya. Padahal, dua kegiatan belanja itu, diperuntukkan bagi masyarakat langsung, bukan untuk pegawai. Besar dana hibah dan bansos mencapai Rp 871, 3 miliar. Jadi, jika dana itu dipindahkan, belanja pegawai secara bersih Rp 5,1 triliun atau 43,29 persen.

Menurut Jabir, itu proporsi jauh dari ideal dari visi APBD prorakyat yang menjadi moto gubernur. Bahkan menurutnya, tak terlihat adanya keinginan sungguh-sungguh untuk mewujudkan visi APBD prorakyat. Ukurannya, belanja langsung hanya meningkat sekitar empat persen dibanding proporsi 2011, yang berkisar pada angka 45,4 persen.

Jabir menegaskan, fraksinya akan minta pemprov mengubah rancangan dalam proporsi ideal. Menurutnya, pada 2012 proporsi APBD prorakyat mestinya 60:40 untuk anggaran pembangunan dibanding anggaran pegawai. “Untuk tahun berikutnya, pemprov harus bekerja lebih serius mendekati 70:30,” kata Jabir.(Suryanto)