Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) Reydonnyzar Moenek mengatakan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi belum memberikan izin keberangkatan anggota DPRD Sumut melakukan studi banding ke Eropa, Korea Selatan, Jepang, dan Australia.
"Menteri masih mengkaji urgensi, maksud, pembebanan anggaran, efektivitas, dan kesesuaian aturan yang berlaku, karena ada juga peraturan yang mengaturnya," ujarnya saat dihubungi Tribun melalui telepon, Jumat (14/10) malam.
Pria yang akrab disapa Donny ini mengakui Kemendagri sudah menerima surat Gubernur Sumut perihal izin perjalanan dinas anggota DPRD Sumut ke luar negeri dalam rangka kunjungan kerja. Donny juga mengetahui Fraksi PKS DPRD Sumut menolak ikut dalam perjalanan dinas tersebut.
Namun saat ditanyakan izin keberangkatan Komisi B ke Guangzhou, China, 20 September lalu, Donny mengatakan bahwa keberangkatan itu sudah resmi.
Ia belum bisa memastikan kapan izin tersebut dikeluarkan Menteri Dalam Negeri.
''Banyak peraturan yang harus disesuaikan lagi. Bukan hanya sekadar mengeluarkan ijin ke luar negeri. Terutama mengenai manfaat kunjungan kerja tersebut,'' katanya.
Brilian Mukhtar, anggota Komisi B DPRD Sumut yang ikut kunjungan kerja ke Guangzhou, China, menilai kunjungan ke luar negeri sangat dibutuhkan dewan. Oleh sebab itu, politisi PDI Perjuangan Sumut berharap anggota dewan tetap diberi ruang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.
"Kunjungan ke luar negeri bagi DPRD saat ini seolah haram, padahal ada juga kerjasama yang dijalin provinsi atau kabupaten kota dengan negara luar," katanya saat dihubungi Tribun, Jumat malam.
Ia mengakui banyak hal yang bisa diperoleh dari kunjungan kerja seperti yang dilakukan komisinya. Tentu dengan catatan kunjungan kerja harus benar-benar serius, bukan hanya untuk melancong. Brilian menilai kemajuan pesat kemajuan Provinsi Guangzhou tidak terlepas dari perhatian yang diberikan DPRD setempat.
Dewannya sangat tanggap pada isu-isu ekonomi terkini. Sehingga pembangunan ekonomi bisa berkembang pesat. Terutama Usaha Kecil Menengah (UKM) sangat mendapat perhatian serius dari pemerintah. Kondisinya sangat jauh jika dibandingkan dengan pemerintahan Sumut.
''Pemerintah juga tidak ragu-ragu untuk mengeluarkan modal yang besar untuk sektor investasi dan biaya promosi serta pameran yang jauh lebih besar dari yang diadakan Indonesia di Jakarta Convention Hall,'' katanya.
Pembangunan ekonomi diutamakan dengan pembangunan infrastruktur, yang jauh lebih baik dari Sumut saat ini. "Untuk menghadapi pertumbuhan dan ancaman perekonomian ke depan, Sumut perlu memperhatikan sektor ketahanan pangan dan infrastruktur," katanya menyimpulkan hasil kunjungannya itu. Jika itu terealisasi, visi misi Syampurno akan bisa diwujudkan di Sumut.
Politisi PDI Perjuangan asal daerah pemilihan Medan ini membantah anggaran kunker Rp 100 juta per orang. Ia mengaku hanya menerima Rp 31.566.042, dan uang cash sekitar Rp 7 jutaan.
Saat itu, Komisi B yang berangkat 14 dari 19 orang. Yang tidak ikut adalah, Rijal Sirait, Evi Diana, M Nuh, Andi Arba, dan Musdalifah. ''Musdalifah menyatakan tidak ikut saat sehari sebelum keberangkatan dengan alasan anak dalam kondisi sakit,'' katanya.(afr)
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar