Indonesia Lobi OKI dan GNB Dukung Palestina

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK – Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa mengaku pihaknya akan menggalang dukungan negara-negara yang tergabung dalam Gerakan Non-Blok dan Organisasi Konferensi Islam untuk membantu Palestina menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa.

"Posisi Indonesia jelas sangat mendukung upaya Palestina tersebut baik sebagai suatu negara maupun bahkan kita menggalang posisi negara-negara anggota Gerakan Non-Blok misalnya dan juga anggota OKI untuk menyuarakan hal yang sama," kata Marty Natalegawa kepada BBC Indonesia, Kamis (22/9/2011).

Namun dukungan yang sangat diperlukan Palestina untuk menjadi anggota penuh PBB adalah di tingkat Dewan Keamanan. Palestina harus didukung setidaknya sembilan negara anggota tidak tetap Dewan Keamanan dan tidak ada satu pun anggota tetap yang memveto.

Sejauh ini Presiden Amerika Serikat Barack Obama telah menegaskan negaranya yang menjadi salah satu anggota tetap Dewan Keamanan dan menjadi sekutu dekat Israel, akan memveto permohonan Palestina menjadi anggota tetap PBB.

Meski begitu, lanjut Marty, dukungan negara-negara lain tetap diperlukan untuk menjajaki kemungkinan lain yang bisa ditempuh Palestina. "Kita perlu memastikan bahwa negara-negara anggota Gerakan Non-Blok di Dewan Keamanan PBB menunjukkan sikap yang tegas dan konsisten," kata Menlu lewat sambungan telpon dari New York.

Oleh karena itu, Gerakan Non-Blok dan Komite Palestina mengadakan pertemuan di sela-sela sidang PBB di New York untuk membahas hal tersebut.

Negara-negara anggota Non-Blok yang saat ini duduk di Dewan Keamanan PBB adalah India, Kolombia, Libanon, Nigeria, Gabon, dan Afrika Selatan. Anggota tidak tetap lainnya adalah Brasil, Portugal, dan Bosnia-Herzegovina.

Hingga saat ini belum ada jaminan bahwa keenam anggota Non-Blok yang duduk di Dewan Keamanan akan memberikan suara bagi Palestina terutama di tengah tekanan dan lobi berbagai pihak.

Secara formal, negara-negara anggota dalam pertemuan Gerakan Non-Blok di Bali Mei lalu telah diarahkan untuk memberikan pengakuan kepada Palestina dan mendukung upaya Palestina.

"Sekarang memang negara-negara NAM caucus (kaukus Non-Blok di Dewan Keamanan) perlu ada koordinasi dan komunikasi antara mereka secara tegas dan konsisten," jelasnya.

Menurut Marty Natalegawa, bila permohonan keanggotaan Palestina benar-benar mendapat veto Amerika, masih terbuka opsi-opsi lain, misalnya membawa persoalan ini ke Sidang Majelis Umum PBB.

Bila jalur ini ditempuh tentu saja Palestina tidak bisa menjadi anggota penuh karena masalah keanggotaan suatu entitas sebagai negara di PBB mengharuskan adanya rekomendasi dari Dewan Keamanan PBB.

"Sehingga langkah yang ditempuh di Sidang Majelis Umum PBB itu sifatnya tidak untuk menjadi anggota PBB melainkan mungkin sebagai negara peninjau PBB," kata Menlu.

Marty menggambarkan masalah Palestina ini menjadi agenda pembahasan intensif dalam pertemuan-pertemuan formal maupun pertemuan di koridor markas besar PBB dan acapkali diwarnai pendekatan bahkan tekanan untuk meyakinkan pihak lain.

Namun, lanjutnya, pada umumnya anggota PBB sependapat masalah prinsip tidak bisa dikompromikan. "Apalagi sekarang di kawasan Timur Tengah dan Afrika utara yang semakin berubah dengan adanya yang dinamakan Arab Spring, demokratisasi."

"Sangat janggal ketika sebagian besar negara di Timur Tengah ada perubahan ke arah perbaikan justru bangsa Palestina tidak ada kemajuan, tetap dalam kondisi demikian," tuturnya.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas secara resmi akan mengajukan permohonan Palestina menjadi anggota tetap PBB hari Jumat (23/9/2011).