TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menjelang pelaksanaan reshufle kabinet yang akan dilakukan beberapa hari ke depan semua pihak khususnya partai-partai yang masuk dalam koalisi KIB II terus melakukan manuver politik untuk mengamankan kursi mereka masing-masing di dalam kabinet.
Kenyataannya, menurut Jakobus E. Kurniawan, Ketua Harian Jaringan Nusantara, perilaku partai-partai tersebut justru menunjukkan sikap kerdil dan ketidakmampuan mereka memahami aturan main dalam sistem presidensial.
Bahkan, kata Iwan menegaskan, momentum reshufle kabinet ini merupakan saat yang tepat bagi Presiden SBY untuk melakukan konsolidasi dan kristalisasi dalam pemerintahan KIB II yang dipimpinnya.
"Saya kira publik pun sudah mengetahui bahwa salah satu anggota koalisi yaitu PKS selama ini justru lebih banyak menjadi beban politik bagi Presiden", ujarnya kepada wartawan Jum'at (14/10/2011).
Dia menambahkan, manuver-manuver politik PKS selama ini justru sering menjadi batu sandungan bagi kebijakan strategis pemerintah.
"Ini kan aneh anggota KIB II tapi kok dalam prakteknya selalu head to head dengan sikap resmi pemerintah, seolah mereka itu berperan sebagai partai oposisi yang ada di kabinet", tegas Iwan.
Menurutnya, dalam politik wajar saja diterapkan prinsip "reward and punishment", ini sebagai sarana pendidikan dan saling mengingatkan diantara anggota koalisi.
Oleh karena itu, katanya lagi, bagi anggota koalisi yang selalu menentang kebijakan pemerintah secara terbuka, sangat wajar jika Presiden menerapkan prinsip "reward and punishment" ini.
"Mengeluarkan PKS dari kabinet adalah salah satu cara pendidikan politik yang baik kepada publik bahwa di dalam politik komitmen dan kepercayaan adalah sesuatu yang tak bisa ditawar," tandasnya.
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar