Komisi B Gelar Konferensi Pers Bantah Terlibat Suap Bulog Sumut

TRIBUNNEWS.COM, MEDAN - Jajaran Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Utara membantah terlibat dalam kasus dugaan suap dari Badan Urusan Logistik Divisi Regional I Sumut.

"Secara institusi (Komisi B - bidang Perekonomian) kita 'clear' (bersih dari suap, red)," ujar Ketua Komisi B DPRD Sumut H Bustami HS didampingi wakil ketua Guntur Manurung dan sekretaris Syahrial Harahap dalam jumpa pers di ruang komisi B, Kantor DPRD Sumatera Utara, jalan Imam Bonjol Medan, Jumat (27/5/2011).

Jumpa pers juga dihadiri enam anggota Komisi B lainnya masing-masing Andi Arba, Tohonan Silalahi, Ramli, Abu Bokar Tambak, Sudirman Halawa dan Fahru Rozi.

Dugaan suap itu sendiri bermula ketika dua anggota Komisi B DPRD Sumut Tengku Dirkhansyah Abu Subhan Ali dan Washington Pane mengungkap dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional (Divre) I Sumut.

Dugaan KKN tersebut terjadi dalam proses "handling" bongkar muat, pengangkutan, serta pada proses distribusi sekitar 300 ribu ton beras impor komersil serta beras untuk masyarakat miskin (raskin), dan beras operasi pasar (OP).

Sesuai aturan, setiap proses penanganan beras tersebut harus ditenderkan. Namun Kepala Bulog Divre I Sumut disebut-sebut melakukan penunjukan langsung (PL) untuk proyek senilai Rp 24 miliar itu kepada temannya "HL" yang memiliki tiga perusahaan pengangkutan, masing-masing PT DES, PT MBN dan PT NAL.

Oknum pimpinan DPRD Sumut dan oknum anggota Komisi B disebut-sebut menerima suap ratusan juta rupiah dari total Rp 7 miliar yang dikeluarkan Bulog Divre I Sumut dan rekanannya untuk "mengamankan" proses PL yang menyalahi aturan itu.

Indikasi suap itu semakin menguat ketika agenda rapat dengar pendapat (RDP) antara Komisi B dengan Bulog Divre I Sumut yang sedianya digelar pada 19 Mei 2011 batal terlaksana atas permintaan pihak Bulog.

Bustami sendiri membantah komisi yang dipimpinnya terlibat praktik suap tersebut. "Komisi kami 'clear' dari suap. Itu kami pastikan dalam rapat internal yang dihadiri sembilan dari 18 orang anggota Komisi B tadi pagi," katanya.

Ketika ditanyakan kemungkinan keterlibatan sembilan anggota komisi lainnya, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu tidak berani memastikannya.

"Meski sembilan anggota lain tidak hadir, namun seluruhnya sepakat kita menggelar rapat internal yang dilanjutkan dengan jumpa pers pada hari ini," ujarnya.

Terhadap sembilan anggota lainnya itu, menurut dia, fakta-faktanya akan terus ditelusuri. "Waktu akan membuktikannya, tapi sampai hari ini sama sekali belum ada tudingan yang jelas ke arah oknum tertentu di komisi ini," ujarnya.

Soal RDP dengan Bulog Divre I Sumut yang sempat tertunda, Bustami memastikan telah dijadwal ulang. "Kita menjadwalkan RDP dengan Bulog pada 13 Juni nanti. Di RDP itu kita akan dalami lagi persoalan ini, agar isu suap ini benar-benar menjadi terang benderang," tegasnya.