Presiden Tak Perlu Minta Pertimbangan Ketum Partai

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono disarankan tidak perlu meminta pertimbangan para pemimpin partai pendukungnya jika akan melakukan perubahan atau reshuffel susunan Kabinet Indonesia Bersatu II.

Belajar dari pengalaman selama ini, meminta pertimbangan para pemimpin partai koalisi dinilai malah mempersulit Presiden untuk mengambil keputusan.

Demikian dikatakan Pramono Anung, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Jumat ( 16/9/2011 ).

"Pengalaman membuktikan, semakin Pak SBY berkonsultasi dengan ketua umum, maka semakin memusingkan bagi Pak SBY, semakin tidak jadi ( reshuffel ), semakin jadi tarik menarik kekuatan politik," kata politisi PDI-P itu.

Pramono menyatakan itu menanggapi pernyataan Priyo Budi Santoso, Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua DPP Partai Golkar. Sebagai anggota koalisi, Priyo menyarankan Presiden mengajak bicara Ketua Umum Partai Golkar, Aburizal Bakrie, sebelum mengambil keputusan resuffle .

"Saran saya kepada Pak Presiden, Partai Golkar tentu berbangga kalau Ketua Umumnya diajak bicara. Tapi partai kami sepenuhnya kembalikan pada Presiden. Kami tidak mau ikut campur lebih dalam," ucap Priyo.

Menurut Pramono, Presiden seharusnya melakukan pergantian hanya berdasar pada kinerja menteri. Komunikasi dengan pemimpin partai, kata dia, dapat dilakukan hanya pada partai yang kadernya akan diganti dari kabinet.

"Momentum ini harusnya dipakai Pak SBY yang mendapat dukungan lebih dari 60 persen untuk lebih mendengar suara rakyat. Melakukan reshuffel bagi orang yang memang tak kapabel, yang secara moral mengalami persoalan di publik, dan dalam kepemimpinannya tidak menunjukkan prestasi apa-apa," ucap Pramono.