Bank Dunia Utangi Indonesia Rp7,2 Triliun

Bookmark and Share
http://media.vivanews.com/thumbs2/2009/03/17/67601_nasabah_menukar_uang_dolar_di_bank_korea__seoul_300_225.jpgVIVAnews - Bank Dunia telah menyetujui dua Pinjaman Kebijakan Pembangunan (DPL) dengan nilai total $800 juta atau Rp7,2 triliun untuk terus mendukung program prioritas reformasi yang dimotori pemerintah Indonesia.

Pinjaman ini bagian dari rangkaian tahunan DPL yang dimulai sejak 2004. Upaya-upaya ini telah berhasil memperbaiki kondisi-kondisi investasi, pengelolaan keuangan publik dan meningkatkan pembangunan infrastruktur. Hal ini menjadi pondasi utama untuk pembangunan yang kuat dan inklusif di Indonesia.

Dari kedua pinjaman, DPL ketujuh senilai $600 juta bertujuan memperdalam upaya-upaya reformasi yang didukung oleh DPL terdahulu dalam menghilangkan ketidakpastian bagi investor yang hendak menanam investasi; memperkuat pengelolaan anggaran dan dana di pemerintah pusat; dan meningkatkan pengentasan kemiskinan dan pelayanan publik.

“Selama beberapa tahun terakhir, pengeluaran konsumen dan perkembangan sektor swasta telah menggerakkan perkembangan ekonomi Indonesia. Pembangunan jangka menengah diperkirakan akan bersifat lebih kuat dan inklusif, berkat reformasi-reformasi ambisius yang kini berlangsung di berbagai lini, ” kata Kepala Perwakilan Bank Dunia di Indonesia, Stefan Koeberle dalam keterangan yang diterima VIVAnews di Jakarta, Jumat, 19 November 2010.

“Tren-tren positif ini telah menggugah investor-investor internasional untuk melihat potensi besar yang dimiliki Indonesia. Karena itu, menjadi penting bagi Indonesia untuk tetap melanjutkan reformasi-reformasi yang bersifat struktural dan institusional".

Melalui pinjaman lainnya, yaitu Pinjaman Kebijakan Pembangunan Keempat senilai $200 juta, Bank Dunia mendukung upaya Indonesia untuk meningkatkan jumlah dan efisiensi pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur – terutama dalam pengadaan listrik, jalanan, air dan pelayanan sanitasi. Rangkaian DPL telah mendukung peningkatan investasi dalam bidang infrastruktur oleh sektor swasta melalui pembentukan susunan kerjasama antara publik dan swasta serta susunan tata kelola dalam akuisisi lahan, perlindungan lingkungan dan procurement publik.

“Infrastruktur terus menjadi salah satu kendala dalam investasi di Indonesia. Dalam hal ini, adanya peningkatan pembiayaan dalam sektor infrastruktur oleh pemerintah dalam dana tahun depan merupakan kemajuan positif. Ada perubahan-perubahan penting lainnya yang disusun untuk menarik minat lebih banyak investasi dari kelompok swasta dalam sektor ini, yang akan dibutuhkan untuk jangka panjang,” kata Koeberle.

Pada akhir 2010, DPL 4 diharapkan dapat membantu Indonesia dalam sejumlah hal: Meningkatkan pembiayaan bidang infrastruktur di tingkat nasional dan sub-nasional sebesar lebih dari 50 persen dan 35 persen berturut-turut sejak 2006. Meningkatkan proporsi subsidi listrik yang diberikan pada konsumen dengan pendapatan rendah. Menyiapkan penawaran-penawaran yang bersaing dan transparan untuk transaksi kerjasama antara public-swasta. Memperbaiki pengeluaran publik dan menawarkan resiko korupsi yang kecil melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas.

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Poskan Komentar