Tifatul: PKS Sudah "Berkeringat" Bersama-sama Demokrat!

Bookmark and Share
http://assets.kompas.com/data/photo/2011/02/28/1144534620X310.JPG

JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Komunikasi dan Informatika yang juga politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Tifatul Sembiring, merasa gerah dengan pemberitaan hubungan partainya dengan komitmen koalisi belakangan ini. Secara tersirat, Tifatul berharap agar koalisi partai-partai pendukung pemerintah tidak pecah dan tetap langgeng seterusnya.

Posisi PKS di koalisi jangan disamakan seperti Golkar, yang datang belakangan diberi hadiah. Kami sudah berkeringat dari awal, bahkan dari 2004 kami berkoalisi dengan Demokrat.
-- Tifatul Sembiring

Tifatul juga mengingatkan kembali bahwa PKS selama ini sudah cukup loyal dengan pemerintah. Ia menilai, PKS sudah "berkeringat" bersama-sama Demokrat sejak Pemilu 2009.

"Saya ingin garis bawahi bahwa posisi PKS di koalisi jangan disamakan seperti Golkar, yang datang belakangan diberi hadiah. Kami sudah berkeringat dari awal, bahkan dari 2004 kami berkoalisi dengan Demokrat," ungkap Tifatul, Sabtu (7/4/2012), seusai peluncuran buku biografinya di gedung Indosat, Jakarta.

Oleh karena itu, Tifatul berharap persoalan koalisi jangan sampai disikapi secara emosional. Ia mengatakan, dirinya berterima kasih dengan sikap Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang cukup tenang menanggapi persoalan perpecahan di tubuh koalisi.

"Kalau Presiden sampai emosi, kan hancur babak belur negeri ini. Tapi, saya berterima kasih, Presiden tidak meledak-ledak," ucap Tifatul.

Mantan Presiden PKS itu menilai, isu pecahnya koalisi adalah ujian yang harus dihadapi bersama. Di dalam rapat-rapat PKS, kata Tifatul, juga sudah diingatkan berkali-kali agar para kader tidak terpengaruh provokasi.

"Yang bilang ramai-ramai sekarang ini kan orang-orang yang tidak terlibat langsung. Saya terlibat langsung karena pas tanda tangan koalisi itu saya masih Presiden PKS," tukasnya.

Adapun retaknya hubungan PKS dengan koalisi partai pendukung pemerintah ini bermula saat PKS menentang rencana kebijakan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sikap itu dinilai melanggar kesepakatan koalisi tentang tata etika. Di dalam poin kelima kesepakatan koalisi, anggota koalisi yang tidak sepakat dengan kebijakan strategis pemerintah dianggap mengundurkan diri dari koalisi.

"Manakala parpol yang bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakikatnya, kebersamaannya dalam koalisi partai telah berakhir," demikian petikan poin kelima kesepakatan koalisi.

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Poskan Komentar