JAKARTA, KOMPAS.com - Pasca pertemuan antarpimpinan partai politik anggota Sekretariat Gabungan Parpol Pendukung Pemerintah di kediaman Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono di Puri Cikeas, Bogor, Selasa (3/4/2012) malam, banyak pihak yang menunggu kepastian koalisi mengenai nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
PKS dianggap melanggar aturan koalisi karena menentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Terkait hal ini, Juru Bicara Presiden Julian Aldrin Pasha mengatakan, SBY, yang juga Presiden RI, segera memberikan pernyataan resmi.
"Nanti statement akan disampaikan secara resmi. Sampai saat ini saya belum bisa memberikan komentar mengenai keberadaan dan kelanjutan PKS di pemerintah," kata Julian kepada para wartawan di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (4/4/2012).
Julian menerangkan, ketidakhadiran PKS pada pertemuan di Cikeas merupakan kesepakatan anggota Setgab. Sementara itu, ketika ditanya apakah Presiden akan melakukan perombakan kabinet pascapemungutan suara terkait rencana kenaikan BBM bersubsidi, Julian mengatakan, hal tersebut akan segera diputuskan. "Bagaimana pun, untuk mengangkat dan memberhentikan para menteri sepenuhnya ada di Presiden," kata Julian.
Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq, secara terpisah, mengaku legowo jika benar SBY memutuskan partainya tidak lagi bagian dari koalisi.
"Ketika PKS memutuskan menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM per 1 April yang diyakini akan sangat membebani masyarakat, PKS sadar betul resiko politik yang akan dihadapi. Kami akan menunggu Presiden SBY untuk menyampaikan keputusan itu kepada Pimpinan PKS," kata Mahfudz.
Mahfudz menambahkan," Dalam posisi apapun PKS akan terus bekerja untuk kepentingan masyarakat luas. Termasuk membantu pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak yang sedang dihimpit berbagai persoalan."
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar