Merasa Terancam, PKS Siap Hengkang

Bookmark and Share
http://media.vivanews.com/thumbs2/2011/10/13/127182_presiden-sby-dan-presiden-pks-luthfi-hasan-ishaaq_300_225.jpg

VIVAnews - Nasib Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berada di ujung tanduk. PKS terancam didepak dari koalisi setelah menentang rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak.

Hasil rapat Setgab di Cikeas, Selasa malam 3 April 2012, menyatakan sikap PKS dalam paripurna DPR akhir Maret lalu, melanggar kode etik koalisi. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pun segera memanggil petinggi PKS untuk menyelesaikan urusan koalisi itu.

"Pak SBY pasti mengundang PKS. Hari ini, besok, apa lusa kita tidak tahu," kata Wakil Ketua Fraksi Demokrat, Sutan Bathoegana saat berbincang dengan VIVAnews, Rabu 4 April 2012 malam.

Sejumlah politisi Partai Demokrat memang bereaksi keras atas pilihan PKS tersebut. Mereka ramai-ramai meminta PKS segera angkat kaki dari koalisi. "Kami minta kesadaran diri PKS. Harus berani berbuat dan bertanggung jawab. Kan katanya sudah siap keluar koalisi," ujar politisi Demokrat, Jhonny Allen Marbun.

Politisi Demokrat lainnya, Ruhut Sitompul mengatakan SBY akan kembali mengadakan pertemuan dengan anggota Setgab. Lagi-lagi, tanpa PKS. Bagi Ruhut, koalisi akan semakin jelas jika PKS keluar. "Karena dalam satu keluarga tak lagi mempunyai rasa kebersamaan dan kontrak politik sudah dilanggar," kata Ruhut.

Lalu, apakah PKS sudah pasti dikeluarkan? "Dalam politik harus punya hati. Kalau tidak diundang maka tanyakan pada rumput yang bergoyang," kata dia tidak menjawab pertanyaan.

Tanda

Sejumlah pimpinan partai peserta koalisi angkat bicara soal keberadaan PKS dalam koalisi. Wakil Ketua Setgab, Aburizal Bakrie, menyatakan riwayat PKS dalam koalisi otomatis tamat. PKS dinilai melanggar tiga poin perjanjian koalisi pendukung pemerintah.

Namun, Ketua Umum Golkar itu tak merinci tiga poin yang dilanggar itu. "Seperti yang dikatakan Pak Syarif (Hasan), semua sudah berakhir," kata Aburizal.

Tanda-tanda diusirnya PKS dari koalisi juga ditegaskan oleh Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Surya Dharma Alie. Menurutnya, kesimpulan dalam pertemuan Cikeas sudah jelas. "Jadi ketika pertemuan malam itu dibacakan code of conduct, itu akhirnya sebetulnya sudah ada kesimpulkan tidak perlu dikatakan," kata Suryadharma.

Menurut Suryadharma, dalam kode etik dijelaskan partai koalisi harus mendukung kebijakan pemerintah yang vital dan strategis. Partai koalisi dituntut untuk bersama-sama dalam bersikap.

Jika tidak bisa, maka semaksimal mungkin dilakukan komunikasi politik untuk menemukan solusi terbaik. Apabila akhirnya tidak ditemukan solusi, maka parpol peserta koalisi yang bersangkutan dapat mengundurkan diri dari koalisi. "Manakala parpol bersangkutan tidak mengundurkan diri, pada hakekatnya kebersamaan di dalam Koalisi telah berakhir," kata Suryadharma.

"Selanjutnya presiden mengambil keputusan dan tindakan menyangkut keberadaan parpol dalam koalisi dan perwakilan partai yang ada dalam kabinet."

Siap keluar

Terpojok di koalisi, PKS tak gentar. Presiden Partai, Luthfi Hasan Ishaaq menyatakan desakan keluar koalisi telah lama dirasakan. "Desakan itu sudah sejak dua tahun yang lalu. Kami sangat memahami soal desakan-desakan di lapangan," kata Luthfi Hasan Ishaaq.

PKS, kata dia, hanya ingin mendengar desakan itu dari mulut SBY, bukan dari kader Demokrat. "Sepanjang yang berwenang tidak memberikan statement apa-apa, kami masih bisa mengerti tentang ekspresi di lapangan. Itu biasa saja," kata Luthfi.

PKS pun belum berniat mengambil sikap atas desakan tersebut. "Kami tidak ingin memberikan sikap resmi sampai ada putusan resmi juga," kata Sekretaris Jenderal PKS, Anis Matta. Dengan kata lain, PKS menunggu SBY berbicara. Sejauh ini, belum ada telepon atau pertemuan dengan orang nomor satu di Setgab itu.

"Kami sudah memikirkan segala risikonya. Dari awal kami tahu risiko pasti ada dan ini momentum bagi PKS menyatakan jati diri bagi kami dalam identitas keberpihakan kepada rakyat jauh lebih penting," kata Anis. Bagi PKS, dia menambahkan, "kecelakaan besar yang dilakukan karena kita selalu mendahulukan kepentingan politik daripada kepentingan rakyat."

Namun demikian, PKS menyatakan telah siap dengan kemungkinan terburuk. PKS siap menarik tiga menterinya dari kabinet. Tiga menteri asal PKS itu adalah Menkominfo Tifatul Sembiring, Menteri Pertanian Suswono, dan Menteri Sosial Salim Segaf Al Jufri.

"Kursi menteri itu bagian dari posisi koalisi. Kalau memang PKS dikeluarkan dari koalisi, otomatis kursi menteri akan ditinggalkan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PKS Mahfudz Siddiq. Satu menteri asal PKS, Suharna Surapranata yang menjabat sebagai Menristek, telah menjadi tumbal reshuffle sebelumnya.

Sementara itu, salah satu menteri dari PKS, Salim Segaf Al Jufri mengatakan partainya memang berniat mundur dari koalisi. Menteri Sosial itu mengatakan niat itu kini tengah dibahas partainya. "Keinginan mundur atau tidak mundur pilihan masyarakat, tapi kita masih bicarakan," kata mantan Ketua Majlis Syuro PKS itu.

Menurutnya, hasil pertemuan Cikeas belum disampaikan resmi kepada PKS. Dia justru menilai pandangan itu, masih dari pribadi-pribadi. "Mungkin (yang dimaksud) Setgab itu Syarif Hasan ya, pendapat pribadi dia sendiri," ujarnya.

Salim pun menilai kesimpulan rapat yang disampaikan Ketua Umum PPP Suryadharma Alie juga baru pandangan pribadi. Bukan sikap bulat Setgab. Sebab, bagi PKS yang berhak menyampaikan keputusan resmi Setgab itu Ketua Setgab, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. "Kalau Suryadarma mungkin pendapat pribadi. Tapi setgab pimpinannya yang memutuskan," ujar dia.(np)

{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }

Poskan Komentar