TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kenaikan UMK menurut Ketua Advokasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Antony Hilman sangat kental dengan nuansa politis dalam persoalan kenaikan Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tangerang.
"Suasana politis lebih kental dalam permasalahan UMK ini," ujar Antony dalam acara dialog Polemik dengan tema 'Buruh Mengeluh' di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (4/2/2012).
Hilman mengatakan, sebelumnya telah disepakati bersama antara pemerintah daerah, pengusaha dengan buruh mengenai besaran Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tangerang dalam musyawarah Dewan Pengupahan.
Namun, lanjut Hilman, pemerintah daerah justru merevisi kesepakatan yang telah disepakati sebelumnya dengan menerbitkan SK Gubernur yang besarannya tidak sesuai kesepakatan.
Selain itu, tambah Hilman, ada pula di Provinsi Jawa Barat ditemukan baliho seorang calon Gubernur yang bertuliskan bahwa dirinya berhasil mentapkan UMR paling tinggi di tingkat Provinsi.
"Jadi jelas adanya kepentingan politik dalam pengupahan," tegas Hilman.
{ 0 komentar... Views All / Send Comment! }
Posting Komentar