Ada 'Bau' Malaysia di Bentrokan Mesuji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA- Banyak kejanggalan dalam izin penggunaan lahan di Mesuji. Hal tersebutlah yang memicu terjadinya konflik atara warga dengan perusahaan perkebunan.

Anggota Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Gerindra, Martin Hutabarat menjelaskan bahwa hasil tim Komisi III yang berkunjung ke Mesuji, menemukan beberapa faktor yang memicu terjadinya kekerasan di Mesuji.

"Tapi masalah-masalah tersebut tidak diselesaikan dengan baik, akhirnya berujung kekerasan, dan puluhan warga ditangkap," ungkap Martin di Gedung Nusantara III DPR RI, Jakarta, Senin (19/12/2011).

Konflik lahan di Mesuji terjadi antara warga dengan dua perusahaan, yaitu PT Silva Inhutani dan PT Barat Selatan Makmur Investasi.

Pengelolaan lahan oleh PT Silva Inhutan terdapat kejanggalan, seharusnya pada Register 45 diberikan izin hak pengelolaan hutan tanaman industri berupa pohon. Namun, perusahaan justru menanam singkong dan nanas.

"Jadi masyarakat berpendapat kalau singkong dan nanas kenapa bukan masyarakat yang menanam? Itu kan tanah milik negara," katanya.

Sengketa ini berawal dari tanah seluas 33.500 hektar yang pada tahun 1998 telah resmi menjadi milik pemerintah Indonesia, kemudian pemerintah Indonesia memberikan izin kepada perusahaan Malaysia untuk pengelolaan hutan tanaman industri.

Pada tahun 2002 pemerintah mencabut izin itu. Namun, pada tahun 2004 pemerintah Indonesia kembali memberikan izin, tapi luas tanah itu semakin bertambah dan menjadi 42.760 hektar.

"Yang jadi persoalan perusahaan ini diduga di miliki Malaysia, padahal tidak boleh dijualbelikan," kata Martin.

Sementara itu, kejanggalan di PT Barat Selatan Makmur Investasi adalah pemerintah memberikan izin kepada perusahaan untuk mengelola hutan tanaman industri pada tahan seluas 10.000 hektar.

Dalam Surat Keputusan Kementerian Kehutanan, dikatakan bahwa 7000 hektar tanah itu dijadikan plasma untuk masyarakat.

"Tapi ini juga tidak dilakukan, jadi masyarakat menggunakan tanah itu, inilah yang menyebabkan bentrok antara warga dengan perusahaan" ujarnya.

Martin mengimbau kepada pemerintah untuk segera menyelesaikan konflik di Mesuji. "Hal inilah yang menyebabkan protes dan konflik. Jika tidak ini akan menjadi gunung es," terangnya.