TRIBUNNEWS.COM,LAMPUNG - Pencapain progam Keluarga Berencana (KB) di Kabupaten Tanggamus, Lampung dikategorikan baik. Hal ini terlihat dari pencapain

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Masalah kesejahteraan rakyat di daerah penghasil tambang minyak dan gas bumi (migas) akan menjadi sorotan Forum Diskusi Nasional Kosgoro 1957 pada acara seminar pada Jumat (14/10/2011) di Jakarta, mendatang. Selain menyangkut masalah bagi hasil migas, juga akan membahas masalah pencemaran di wilayah penghasil tambang.

Diharapkan, sumber daya alam yang melimpah-ruah ini bukan saja bisa mensejahterakan rakyat, namun tetap melestarikan lingkungan hidupnya yang akan diwariskan ke anak cucu.

Hal itu disampaikan Ketua Forum Diskusi Nasional (FDN) Kosgoro 1957, Leo Nababan kepada wartawan di Jakarta, Senin (10/10/2011). Dikatakan, rencana pelaksanaan Diskusi Nasional yang akan diselenggarakan di hotel Sultan pada Jumat 14/10, mendatang.

Diskusi dimaksudkan bisa menghasilkan rekomendasi bagi pemerintah dan DPR agar problem kesejahteraan rakyat dan pencemaran di wilayah penghasil migas bisa segera diatasi.

Seperti diketahui, sejak 2001 Indonesia menerapkan otonomi daerah sebagai bentuk implementasi reformasi hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Reformasi membuahkan pemerintah kabupaten/kota dalam memanfaatkan dana pusat bisa langsung berhubungan dengan masyarakat. Dengan penyederhanaan tersebut diharapkan kinerja pemerintah daerah menjadi lebih berkualitas di dalam menjalankan fungsi serta mewujudkan pembangunan.

Menurut Leo Nababan, didampingi Sekretaris FDN Bobby Rizaldy, Wakil Ketua FDN, Sukirman dan panitia pelaksana diskusi Rosdinal Salim, reformasi administrasi pemerintahan tersebut sekaligus diikuti dengan reformasi perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, untuk mengurangi kesenjangan khususnya daerah-daerah yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah.

Padahal di sisi lain otonomi daerah menghadapi beberapa masalah di antaranya ketidaksiapan sumber daya manusia di dalam pengelolaan administrasi pemerintahan.

"Alokasi dana yang begitu melimpah sebagai daerah penghasil migas, belum disertai pola pembelanjaan daerah yang terarah. Oleh sebab itu kepentingan penciptaan kesejahteran masyarakat serta pelestarian lingkungan hidup menjadi belum optimal,” ujar Staf Khusus Menteri Koordinator bidang Kesra ini.