Fahri Hamzah Curiga Anggaran KPK dari Pihak Luar

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pernyataan Fahri Hamzah makin menyengat. Politisi PKS ini mengaku sudah pernah mengungkap, adanya pendanaan dari pihak lain lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dana KPK ini bukan berasal dari keuangan negara. Fahri kemudian meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengusut dugaan aliran dana ini.

"Saya khawatir, ada kekuatan di belakang KPK, ada kekuatan yang mendrive, yang tidak bersumber dari kekuatan-kekuatan politik lokal. Yang tidak bersumber dari institusi-institusi yang pembiayaannya dari sumber negara. Tapi, ada kemungkinan, bersumber dari pembiayaan oleh institusi yang non APBN, tapi sangat dominan mengarahkan KPK," ujar Fahri Hamzah saat ditemui di DPR, Rabu (5/10/2011).

Fahri belum mau mengungkap siapa yang dimaksud pihak lain itu. Harapannya, BPK dapat melakukan audit terhadap keuangan KPK saat ini. Melakukan audit dengan tujuan khusus, lanjut Fachri, terkait pengelolaan dana non APBN di KPK.

Saat ditanya, apakah pembiayaan itu bersumber dari internasional, Fahri menjawab diplomatis.

"Apapun. Dugaan itu, menguat. Kok, kayaknya KPK tidak tunduk dan tidak mau koordinasi dengan institusi yang ada dalam negeri," imbuhnya.

Ia mengatakan, KPK adalah institusi pemberantasan korupsi terkuat yang ada di dunia. Harusnya, dalam demokrasi, jika ada kewenangan penuntutan, penyelidikan dan penyidikan, itu sebenarnya tidak boleh.

"Itu corrupt by sistem. Itu gaya Orde Baru, itu gaya komunis, sama semua itu. Kalau kita berbicara demokrasi, kita bicara soal pemisahan kewenangan. Orang yang menyelidik dan penyidik, boleh jadi sama. Tapi tetap harus dikontrol oleh penuntut. Dan semua harus independen," sergahnya.